PEMERINTAHAN JOKOWI DAN SOEHARTO

Beda Pemerintahan Soeharto dengan Jokowi

“Pemerintahan Jokowi Lebih Buruk dari Soeharto,” demikian judul berita Republika Online (Sabtu, 28 Maret 2015, 19:39 WIB). Isinya berita yang memuat hasil wawancara wartawan dengan Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry. Dalam berita itu disebutkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini dinilai Ichsanuddin Noorsry sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebebeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya. "Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika," papar Ichsanuddin seperti yang dilansir Republika, Sabtu (28/3).

Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga, kata Ichsanuddin Noorsry, berdampak pada tidak stabilnya politik. Disebutkan, ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi. Ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga.

Menurut Saya, apa yang dipaparkan Ichsanuddin Noorsry tersebut tidak salah. Sebab, faktanya, dalam pengelolaan ekonomi, pemerintahan Jokowi memang lebih buruk dari pemerintahan zaman Soeharto. Kenapa lebih buruk? Berikut akan saya coba uraikan perbandingannya.

Bedanya Soeharto dengan Jokowi

Jika melihat kembali pembangunan ekonomi era Orde Baru, Soehato mampu menghadirkan peran negara dalam hal pengendalian harga kebutuhan pokok hingga harganya tetap tejangkau oleh daya beli masyarakat. Sehingga wajar jika Ichsanuddin Noorsry bekesimpulan "pemerintahan Soeharto pada masa orde baru jauh lebih kuat dalam segi ekonominya."

Sedang pemerintahan Jokowi, menurut pengamatan saya, ternyata justru tak mampu menghadirkan peran negara dalam pengelolan ekonomi seperti yang diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila. Sebaliknya, Jokowi malah tekesan sangat liberal karena harga-harga kebutuhan pokok dilepas bebas ke tangan pelaku pasar.

Kalau memahami lagi persepektif ekonomi sesuai isme-ismenya, (utamanya soal perbedaan pembangunan ekonomi di negara liberal, di negara sosialis dan di negara pancasila) Soeharto bisa disebut mampu menjalankan pemerintahan sesuai dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945 (tidak sosialis total tapi juga tak liberal total). Sementara pemerintahan Jokowi sudah jauh melenceng dari negara Pancasila .

Pembangunan Ekonomi Zaman Soeharto

Benarkah pembangunan ekonomi era pemerintahan Soeharto sesuai Pancasila dan UUD 1945? Kalau dilihat kebijakan ekonomi zaman Soeharto, terjadi pembangunan Ekonomi Kerakyatan (sesuai Pancasila dan UUD 1945). Hal itu jelas terlihat karena Soeharto tidak membiarkan ekonomi dilepas begitu saja kepada kekuatan/ kemampuan mekanisme pasar dalam persaingan bebas. Dalam hal pengendalian harga, Soeharto melibatkan lembaga negara (Bulog) melakukan intervensi secara proporsional dan bijaksana; baik menggunakan pendekatan Supply Side maupun Demand Side ataupun keduanya. Namun Soeharto juga tetap memberi kesempatan para pelaku ekonomi untuk berkompetisi dan berinteraksi dalam pembangunan ekonomi nasional untuk kepentingan pembangunan bangsa.

Pembangunan Ekonomi Zaman Jokowi

Terus terang Saya agak kesulitan memahami Pemein tahan Jokowi. Kalau melihat isi kampanye pada Pemilu pemilihan Pesiden, Jokowi memang terkesan ingin menawarkan pembangunan bernafas kerakyatan (sesuai Pancasila dan UUD 1945). Tapi setelah dilantik sebagai Presiden RI, saya melihat fakta yang sangat lain. Kenapa? Tak lama setelah pelantikan, Jokowi langsung umumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dampaknya, harga kebutuhan pokok dan tarif transportasi mengalami kenaikan. Bahkan, Jokowi malah melempaskan harga BBM mengikuti harga pasar global dunia hingga harga BBM dalam negeri jadi naik-turun. Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi juga menaikkan harga gas, tarif listrik, bea meterai. Pendek kata, pembangunan ekonomi di Indonesia sudah di lepas bebas kepada mekanisme pasar bebas. Artinya, Jokowi telah menerapkan negara liberal. Sudah tentu, hal itu tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Soeharto Lebih Bijaksana dari Jokowi

Apa yang terjadi jika pembangunan ekonomi Indonesia dilaksanakan secara liberal? Dampaknya sangat jelas, dalam persaingan bebas, maka pelaku ekonomi kelas bawah yang bernodal kecil bisa tergilas oleh pelaku ekonomi bermodal besar. Sehingga yang kaya akan semakin kaya, sedang yang miskin bisa semakin miskin. Dari uraian singkat ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengelolaan ekonomi Indonesia, Soeharto jauh lebih bijaksana dari Jokowi. Dengan kata lain, Jokowi bisa disebut lebih kejam dari Soeharto karena tega melepaskan masyarakat dalam arus liberalisme pasar bebas. Kalau membiarkan yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya, bukankah merupakan bentuk kekejaman sistemik yang berdasarkan kapital?

Karena itu, berdasar pengalaman politik pasca Pemilu Pemilihan Presiden 2014, mari kita melakukan refleksi lagi; utamanya untuk melihat kembali sejarah berdirinya Indonesia dan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ketika menyusun UUD 1945. Apakah pemerintahan Jokowi sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945? Mari kita renungkan, lalu kita jawab dengan tegas pada pemilu berikutnya.


-ayusakilaa